banner 728x250

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Puan Maharani Ketok Palu di Rapat Paripurna

banner 120x600
banner 468x60

Berita Nasional

JAKARTA|WARTAPAPER.COM– DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).

banner 325x300

Pengesahan dilakukan setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” tanya Puan kepada peserta rapat.

“Setuju,” jawab para anggota dewan yang hadir.

Setelah itu, Puan mengetok palu pengesahan dan menyatakan rasa syukur atas disetujuinya regulasi tersebut. Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027.

Sebelumnya, DPR telah menyetujui RUU tersebut dalam pengambilan keputusan tingkat I yang digelar pada Rabu (18/11/2026). Rapat tingkat I itu dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

Jumlah DIM itu terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

RUU Perampasan Aset mengatur sejumlah ruang lingkup perampasan aset yang berkaitan dengan berbagai tindak pidana, termasuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Aturan tersebut juga mencakup pembagian kewenangan dalam tindakan perampasan aset, perlindungan bagi pihak yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta penerapan teknologi dalam proses penanganannya.

Salah satu poin yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis aset, nilai, dan kriteria yang dapat dikenai perampasan.

Termasuk di dalamnya tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong, perdagangan ilegal, dan saham bodong yang melibatkan banyak korban.

WARTAPAPER.COM

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *